Kolase

Pada awal abad ke-18, VOC memaksakan monopoli garam di Pantai Barat Minangkabau, memicu perlawanan sengit dari sentra-sentra produksi lokal. Dipimpin oleh tokoh seperti Raja Ibrahim, masyarakat menolak tunduk. Rentetan pertempuran ini membuktikan bahwa hegemoni Kompeni tidak bisa dipertahankan murni lewat paksaan, melainkan harus berujung pada kompromi.

Perang Tujuh Tahun antara Inggris dan Prancis pada abad ke-18 turut merambat hingga ke pesisir barat Sumatra. Ketika armada Prancis berhasil menghancurkan benteng-benteng milik Inggris di Natal, Tapanuli, dan Bengkulu, VOC mengambil kesempatan. Dengan kedok netralitas, Belanda diam-diam memonopoli perdagangan lada lokal dan meraup keuntungan besar dari jatuhnya kekuasaan Inggris.

Pascaperang melawan VOC di abad ke-17, penduduk Koto Tangah dan Pauh yang kalah kehilangan gairah hidup dan memilih meninggalkan sawah untuk pergi bersuluk. Keputusasaan massal ini memicu krisis beras yang parah. Alih-alih bertanggung jawab atas kehancuran tersebut, Kompeni justru memanfaatkannya dengan memonopoli beras demi meraup

Di ruang sidang Raad van Justitie abad ke-18, keadilan VOC memiliki dua wajah yang sangat bertolak belakang. Rakyat jelata dan budak yang terjerat kasus hukum dihadapkan pada eksekusi mati yang menyiksa. Sebaliknya, kaum bangsawan dan orang Eropa sering kali lepas dari jerat maut dan hanya diwajibkan membayar denda.

Sejak era Kompeni, Padang terus dibayangi ancaman banjir berulang akibat luapan sungai. Berbagai upaya dari pembangunan bendungan, pengerukan, hingga pembuatan banda bakali pada masa kolonial belum mampu menghentikan keganasan air. Sejarah mencatat pola berulang yang tak pernah usai: manusia berupaya membangun, tetapi luapan sungai senantiasa merobohkannya kembali.